You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kompensasi Penggunaan Lahan, Pemprov Bangunkan Mes dan GOR untuk AURI
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI akan Bangun GOR dan Mess di Komplek AURI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendirikan Gedung Olah Raga (GOR) dan mess di Kompleks Mako Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Ini sebagai kompensasi karena Pemprov DKI menggunakan lahan milik AURI untuk normalisasi Kali Sunter, Jakarta Timur.

Mes dua lantai, masing-masing kamar berukuran sekitar 21 meter persegi. Setiap unit bisa diperuntukkan bagi dua orang

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Adji mengatakan, pembangunan akan dilaksanakan di lahan milik AURI di kompleks tersebut. Rencananya, untuk mess akan dibangun dua lantai yang berisi 68 unit.

"Mess dua lantai, masing-masing kamar berukuran sekitar 21 meter persegi. Setiap unit bisa diperuntukkan bagi dua orang," ujarnya, Kamis (22/10).

Groundbreaking Rusun Nelayan Ditarget November

Sedangkan untuk pembangunan GOR, akan berdiri di atas lahan seluas 5.700 meter persegi. Sedangkan bangunannya dibuat dengan luas 3.054 meter. "Lokasinya tidak jauh dari mess. GOR itu bisa untuk futsal, bola basket dan voli," tuturnya.

Pembangunan kedua fasilitas tersebut diperkirakan menghabiskan dana Rp 28 miliar. Dan rencananya, Pemprov DKI akan melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan, Jumat (23/10) besok. "Targetnya selesai akhir tahun ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1210 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1202 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1013 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye968 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye870 personBudhi Firmansyah Surapati